Presiden Terpilih Prabowo Subianto akan membentuk Badan Urusan Haji dan Umrah yang terdiri dari satu kepala dan dua wakil kepala. Badan ini akan fokus meningkatkan penyelenggaraan haji dan umrah di Indonesia, dengan posisi setingkat kementerian.
Menurut Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor, ia bersama Staf Khusus Kementerian Pertahanan sekaligus Juru Bicara Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak, akan menjabat sebagai Wakil Kepala Badan Urusan Haji dan Umrah. Sedangkan posisi kepala akan ditempati oleh politisi Partai Gerindra, Mochamad Irfan Yusuf, atau yang akrab disapa Gus Irfan.
“Ada Gus Irfan sebagai kepala, Dahnil Anzar sebagai Wakil Kepala Badan, dan saya Wakil Kepala Badan,” ujar Afriansyah usai menghadiri acara di Jakarta pada Jumat, 18 Oktober 2024.
Badan ini dibentuk sebagai upaya percepatan perbaikan sistem haji dan umrah, mengingat besarnya populasi umat Islam di Indonesia yang menjadi salah satu negara pengirim jemaah terbesar di dunia. Saat ini, pengelolaan haji dan umrah masih berada di bawah Kementerian Agama, namun dengan adanya badan baru ini, diharapkan ada peningkatan efisiensi dan pelayanan.
“Arahan pak Prabowo kepada saya, dan kami bertiga, untuk mengurusi yang namanya Badan Urusan Haji dan Umrah, itu badan setingkat Kementerian, yang dibuat beliau untuk percepatan perbaikan,” jelas Afriansyah.
“Kita ini bangsa yang besar, dengan jumlah umat Islam yang besar, jadi perbaikan sistem haji ini harus segera dilakukan,” tambahnya.
Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama, Hilman Latief, sebelumnya mengungkapkan bahwa dirinya belum bisa memberikan tanggapan terkait wacana pembentukan badan khusus setingkat kementerian yang bertugas mengurus Urusan Haji dan Umrah. Hal ini disebabkan karena hingga saat ini, belum ada informasi yang jelas atau resmi mengenai rencana tersebut.
“Saya kira kita masih menunggu bentuknya akan seperti apa, dan apakah masih di dalam organisasi Kementerian Agama langsung seperti saat ini atau tidak,” kata Hilman Latief dalam acara Media Gathering di Pos Bloc, Jakarta Pusat, Kamis (17/10/2024).
Lebih lanjut, Hilman menegaskan tugas pengurusan layanan haji dan umrah bukanlah lingkup yang kecil. Pelaksanaan haji meliputi masyarakat muslim di seluruh Indonesia. Hal yang harus ditekankan nantinya, kata dia, jika ada badan khusus atau kementerian khusus maka harus paham seluk beluknya.
“Kita masih belum mendapatkan konsep kementerian khusus haji. Itu harus paham betul karena gambarannya pada kementerian itu bisa meliputi seluruh negeri sampai kecamatan di desa-desa, kampung-kampung. Kita masih menunggu tanggal 21 atau 22 (Oktober 2024),” bebernya.
Apabila nantinya akan dibentuk badan baru atau bahkan kementerian baru yang mengurus haji dan umrah, Hilman berharap agar hal itu dapat menjadi petunjuk yang lebih baik bagi organisasi. (*)
